Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 (point me-8) sebagai dampak dari penyebaran Covid 19
Nama : Riskayanti
NIM : 308001190
Kelas : Hubungan Internasioanal 2
Mata kuliah : Pengantar Administrasi Negara
Point 8 Mekanisme Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
Pemerintah desa diarahkan menggunakan dana kedaruratan atau belanja tak terduga dalam Anggaran Pendapatan Belanja (APB) Desa 2020. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), dana belanja tak terduga yang berasal dari APBDes boleh dan bisa digunakan untuk operasi pencegahan Covid-19 di level desa. "Namun apabila dana tak terduga belum dianggarkan dalam APBDesa 2020, atau tidak cukup untuk membiayai kebutuhan penanggulangan Covid-19, maka kepala desa dapat melakukan pergeseran atau perubahan APBDesa. Kepala desa bisa membuat penjabaran APBDesa sebelum peraturan desa tentang perubahan APBDesa ditetapkan.
Kemudian kepala desa memberitahukan kepada Badan Pengawas Desa (BPD) mengenai penetapan peraturan kepala desa tentang perubahan penjabaran APBDesa yang kemudian disampaikan kepada bupati melalui camat.
Dikatakan, mekanisme tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa 2020. Dimana disebutkan bahwa dana desa bisa dipakai untuk kegiatan tanggap darurat bencana dengan mekanisme perubahan dokumen perencanaan dan anggaran pembangunan desa (RKPDesa) tahun 2020. Serta, anggaran dan pendapatan belanja desa (APBDesa) 2020 yang ditetapkan dengan peraturan desa sebelum terjadinya bencana dilakukan langkah perubahan RKPDesa.
Mekanisme tersebut sesuai Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa 2020. Dimana disebutkan bahwa SE Kemendes PDTT No.8/2020 menjadi dasar bagi perubahan APBDes untuk menggeser pembelanjaan bidang/sub bidang lain menjadi bidang penanggulangan bencana, terkait dengan Desa Tanggap COVID-19 dan bidang pelaksanaan pembangunan desa untuk kegiatan Padat Karya Tunai Desa. Dengan pola PKTD, pembangunan desa melibatkan masyarakat yang tidak mampu. Atau yang tidak ada kerjaan karena terkena dampak Corona. Tentunya bekerja dengan upah harian dan tetep mematuhi protokol kesehatan.
Komentar
Posting Komentar